Polisi adalah pengayom masyarakat. Benarkah?
Pesawat Terbang Setelah membaca cerita yang menjadi posting di blognya teman, saya jadi teringat dengan cerita yang dialami seorang teman dekat saya. Cerita yang cukup membuat saya prihatin. Koq jadi prihatin, apa ada cerita sedih disini. Bukan cerita sedih, tapi sebuah kondisi yang cukup bikin dongkol. Kondisi yang membuat kita merasa tidak diperlakukan dengan semestinya meskipun berada di negeri sendiri.
Seperti penuturan teman saya itu, suatu sore dia dan istrinya mengendarai sepeda motor untuk menuju ke pasar. Rencananya mau berbelanja. Di sebuah perempatan mereka terhenti karena ada razia gabungan untuk kendaraan bermotor. Dari kepolisian, dispenda, dan aparat setempat. Setelah melewati antrian, dengan tenang teman saya ini menunjukkan SIM dan STNK saat diminta oleh petugas, beberapa polisi muda yang sepertinya baru menyelesaikan pendidikan dan latihannya.
Disini, cerita itu membuat saya jadi tertawa mendengar penuturannya. Entah benar, entah hanya ditambah-tambah. Singkatnya, waktu itu dia segera dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanan karena SIM dan STNK-nya dianggap tidak bermasalah. Tapi sebenarnya disinilah masalahnya itu. Lho..?
"Coba sampeyan periksa lagi STNK saya itu", pinta teman saya pada petugas yang memeriksanya itu. "Ndak ada masalah pak. SIM dan STNK ini masih lama masa berlakunya", jawab si petugas.
Lalu teman saya menunjuk pada plat nomor polisi sepeda motornya. "Coba sampeyan cocokkan nomor di STNK dengan nomor yang ada di plat itu". Polisi muda itu segera melakukan apa yang diminta oleh teman saya. Sejenak jidatnya jadi berkerut. “Iya pak, nomornya ndak sama. Koq bisa begini pak?”
"Lain kali, kalau lagi razia, sebagai petugas, sampeyan harus lebih teliti melakukan pemeriksaan. Masa’ sampeyan suruh saya jalan begitu saja, padahal ada yang ndak beres. Kenapa nomornya ndak sama, tanya sama atasan sampeyan. Sudah satu tahun lebih saya mengurus STNK ini dan selama itu juga STNK ini belum diganti. Sampeyan bisa menahan saya, tapi atasan sampeyan yang akan menanggung akibatnya", jawab teman saya sok berwibawa.
Singkat cerita, teman saya dan sepeda motornya tidak ditahan. Selamat karena alasan yang aneh. Sebenarnya sepeda motor itu dulu dibelinya dari dealer di kota lain. STNK-nya pun menggunakan STNK kota itu. Berhubung dia tidak tinggal di kota itu, dia mengurus penggantiannya sesuai dengan tempat tinggalnya sekarang. Memang sudah setahun lebih dia menunggu STNK baru yang sudah diurusnya itu. Yang pertama datang adalah plat nomor sepeda motor. Langsung dipasangnya. Ndak masalah, kata petugas. STNK masih dalam proses.
Akibat belum ada STNK yang baru, teman saya itu terpaksa membayar pajak sepeda motornya pada dispenda kota asal sepeda motor itu. Lalu apa masalahnya? Masalahnya dia ingin membayar pajak untuk daerah tempat tinggalnya. "Wong saya tinggal di kota B, ngapain saya bayar pajak untuk kota A?", gerutunya.
Akhirnya dia nekat, menulis surat ke Polres, mengadukan Polsek di tempatnya yang menurutnya tidak becus mengurus selembar STNK. Tahu apa yang terjadi? Petugas yang mengurus STNK-nya itu datang ke rumahnya. Dia bilang keberatan karena teman saya itu mengadukan masalah itu ke Polres. Kontan teman saya jadi naik darah. "Kalau seandainya bapak becus mengurus STNK itu, saya ndak akan mengirim surat itu. Masa’ untuk mengurus selembar kertas seperti harus menunggu sampai satu tahun lebih. Apa lagi menyelesaikan pekerjaan yang lain. Bapak tahu ndak, gara-gara STNK itu saya jadi ndak bisa menyumbang pajak untuk kota ini. Padahal itu kewajiban saya. Aneh, mau membayar kewajiban aja koq susahnya minta ampun. Apalagi untuk menuntut hak".
7 tahun yang lalu